Dalam Provisi :

Menetapkan menunda pelaksanaan Eksekusi berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Langsa tanggal 16 Februari 2022 Nomor 3/Pdt.Eks/2020/PN.Lgs, jo. Nomor : 4/Pdt.G/2018/PN.Lgs  jo. Nomor : 8/PDT/2019/PT.BNA jo. Nomor : 3480 K/PDT/2019 jo. Nomor : 188 PK/PDT/2021 yang telah dillaksanakan Sita Eksekusi;

Dalam Pokok Perkara :

1. Menerima dan mengabulkan perlawanan para Pelawan untuk seluruhnya;
2. Menyatakan para Pelawan adalah Pelawan yang sah dan benar;
3. Menyatakan Pelawan I adalah pemilik sah sebidang tanah seluas 120 M2 yang diatasnya berdiri bangunan permanent  yang setempat dikenal dengan Madrasah Ulumul Qur’an (MUQ) Yayasan Dayah Bustanul Ulum berada di Jalan Medan – Banda Aceh KM. 477, Desa Alue Pineung, Kecamatan Langsa Timur, Kota Langsa, Provinsi Aceh sesuai dengan Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 27 Desa Alur Pinang, Kecamatan Langsa, Kabupaten Aceh Timur, Provinsi Daerah Istimewa Aceh nama pemegang hak Azharuddin yang diterbitkan oleh Pj. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Timur tanggal 19 Februari 1992;
4. Menyatakan Pelawan II adalah pemilik sah sebidang tanah seluas 108 M2 yang diatasnya berdiri bangunan permanent yang setempat dikenal dengan Madrasah Ulumul Qur’an (MUQ) Yayasan Dayah Bustanul Ulum berada di Jalan Medan – Banda Aceh KM. 477, Desa Alue Pineung, Kecamatan Langsa Timur, Kota Langsa, Provinsi Aceh sesuai dengan Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 45 Desa Alur Pinang, Kecamatan Langsa, Kabupaten Aceh Timur, Provinsi Daerah Istimewa Aceh atas nama pemegang hak Ahmad Junaidi yang diterbitkan oleh Pj. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Timur tanggal 19 Februari 1992;
5. Menyatakan pelaksanaan Sita Eksekusi berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Langsa tanggal 16 Februari 2022;Nomor 3/Pdt.Eks/2020/PN.Lgs jo. Putusan Pengadilan Negeri Langsa Nomor : 04/Pdt.G/2018/PN.Lgs, jo. Putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor : 8/PDT/2019/PT.BNA, jo. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 3480 K/Pdt/2019, jo. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 188 PK/PDT/2021 tidak sah dan tidak berkekuatan hukum;
6. Menyatakan pelaksanaan Eksekusi berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Langsa tanggal 16 Februari 2022;Nomor 3/Pdt.Eks/2020/PN.Lgs jo. Putusan Pengadilan Negeri Langsa Nomor : 04/Pdt.G/2018/PN.Lgs, jo. Putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor : 8/PDT/2019/PT.BNA, jo. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 3480 K/Pdt/2019, jo. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 188 PK/PDT/2021  tidak dapat dilaksanakan (Non Eksekutabel);
7. Membebankan Para Terlawan untuk membayar biaya yang timbul  dalam perkara ini;

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Pengadilan Negeri Langsa berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (Ex aquo et bono).